Kewenangan Panglima TNI Dibonsai, Hanya di Era Jokowi!


Wakil Ketua Komisi I DPR‎ Hanafi Rais mengakui polemik‎ pemangkasan kewenangan panglima TNI akibat dari Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) baru pertama kali terjadi, yakni di era Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).‎

Adapun Permenhan yang menjadi polemik yakni Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.

Dalam rapat kerja komisi I DPR kemarin, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluhkan keberadaan Permenhan itu, karena dia tidak bisa menjalankan kewajibannya membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), maupun Angkatan Udara (AU).
Soal anggaran, misalnya, tahun ini Polri mendapatkan Rp 84 triliun. Sedangkan TNI memperoleh Rp 108 triliun untuk lima instansi. Masing-masing Mabes TNI, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Ang¬katan Udara (AU), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Gatot menjelaskan, anggaran belanja barang Mabes TNI dialokasikan Rp 4,8 triliun. Dia tidak menjelaskan perihal anggaran AD, AL, dan AU. Menurut Gatot, kedudukan panglima TNI sekarang sama dengan detasemen Mabes TNI. Dia tidak lagi mengendalikan AD, AL, dan AU “Kewenangan saya tidak ada,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Senayan.
Menurut Hanafi Rais Wakil Ketua Komisi I DPR, peraturan menteri pasti dasarnya adalah peraturan pemerintah yang diturunkan dari Undang-Undang (UU).‎

“Panglima merasa Permen itu tidak dijalankan sesuai semangat undang-undang dalam peraturan pemerintah yang mengatasi permen itu. Sehingga terjadi konflik kewenangan antara Panglima TNI dengan Menteri Pertahanan‎,” ujar Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
“Saya buka ini untuk persiapan adik-adik saya. Saya mungkin besok bisa diganti,” ujar jenderal yang pernah menjabat Pangdam V/Brawijaya itu. Jika hal tersebut terus terjadi, kewenangan di bawah panglima TNI tidak ada lagi.
Paparan panglima TNI direspons DPR. Anggota Komisi I Effendi Simbolon mempertanyakan perubahan aturan itu. “Bisa nggak kami mendapatkan penjelasan dari Menhan dasar perubahan itu?” katanya.

Dirinya pun mengusulkan agar polemik Permenhan itu diselesaikan secara politik, yakni Menhan Ryamizard Ryacudu duduk bersama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan difasilitasi Komisi I DPR.

Walaupun lanjut dia, penjelasan dari pihak Kementerian Pertahanan atas Permenhan itu sudah rinci. “Karena terus terang selama ini tidak pernah ada masalah, baru periode Pak Jokowi ini, kemudian masalah ini, tadinya laten, tapi kemudian jadi manifes dengan pertemuan kemarin. Karena (Rapat Komisi I DPR) terbuka, dan sebagian diucapkan telah didengarkan oleh publik,” kata wakil ketua‎ umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, komisi I DPR tidak menginginkan polemik itu berkepanjangan dan menjadi titik lemah pertahanan negara ini.‎ “Sebaiknya, ada cara yang lebih soft, tidak diumbar ke publik, dan diselesaikan secara baik-baik ketiga stakeholder ini,
Menurut Naufal Dunggio Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta ( Ketua LDK PWM DKI Jakarta )
Apa yang di sampaikan Oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuat pengakuan yang berani dan mengejutkan Publik, Maksud Gatot supaya Adik – Adik nya tau situasi.
Yang artinya bahwa kewenangan Panglima TNI telah di Bonsai baru kali inilah di era Jokowi ini Bisa terjadi ujar Naufal. (pb)

Tidak ada komentar