Nasib Tragis Helikopter Mewah Presiden: Digaris Polisi




Pengadaan helikopter canggih AW-101 terus menjadi polemik. Padahal, helikopter mewah itu menurut rencana akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kenapa bisa seperti itu? Entahlah. Yang jelas pengadaan salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh TNI Angkatan Udara itu mendapat penolakan. Termasuk oleh Jokowi sendiri.

Yang lebih mengherankan adalah, bagaimana helikopter produksi pabrikan asal Inggris dan Italia itu tetap dikirim ke Indonesia.

Seperti diketahui, Helikopter AgustaWestland (AW) 101 sudah mendarat dengan mulus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa hari lalu. Kemarin, untuk kali pertama, TNI membuka pintu untuk memperlihatkan helikopter itu kepada publik.

Yang menarik, helikopter tersebut dihiasi garis polisi (police line). Itu berarti, ada masalah.

Pengamat militer Wawan Purwanto berpendapat, investigasi yang tengah dilakukan TNI bakal menjadi pintu masuk menuntaskan polemik tersebut. Hasil investigasi tersebut sangat penting.

Sebab, ada berbagai kemungkinan terkait pengadaan helikopter yang kini terparkir di Skuadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu. “Nanti bisa diurai setelah hasil investigasi keluar,” kata dia.

Satu di antara beberapa kemungkinan dari hasil investigasi tersebut adalah pengembalian helikopter itu kepada penjual.

Apabila itu terjadi, TNI Angkatan Udara (AU) harus menanggung kompensasi sesuai klausul awal. “Seperti apa klausulnya, akan diketahui dari investigasi,” jelas Wawan.

Yang pasti, pemerintah harus siap dengan kemungkinan paling buruk. Misalnya, uang yang sudah masuk tidak kembali utuh. Kemudian, memburuknya hubungan kerja sama dengan penjual alutsista tersebut. “Pasti menjadi catatan,” ujarnya.

Senada, Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi mengungkapkan, sudah pasti ada klausul yang mengatur kompensasi dalam setiap pembatalan transaksi jual beli.

Apalagi jual beli alutsista sekelas helikopter AW-101. Meski demikian, lantaran masih ada proses investigasi, klausul tersebut belum bisa dipastikan. “Belum jelas siapa yang beli, bayar, dan perintahkan,” katanya.

Khairul menyatakan, hasil investigasi TNI menjadi penting lantaran pengadaan helikopter tersebut sudah lama ditolak presiden.

Salah satu dasar penolakan itu adalah kasus pengadaan helikopter serupa di India. “Jadi, menarik karena ada apa? Kok ada yang ngotot mendatangkan (helikopter) AW-101,” ujarnya.

Dia sangat berharap TNI menginvestigasi pengadaan alutsista itu secara terperinci. “Apakah oknum atau persoalan sistemik yang harus dibenahi,” ungkapnya. (pojoksatu)

Tidak ada komentar