'Harusnya Wiranto Yang Bertanggungjawab Atas Pemberhentian Sementara Ahok'


Tiga Fraksi di DPR akan menggunakan hak angket terkait kebijakan pemerintah lewat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta (Ahok) yang sudah menjadi terdakwa. Ketiga fraksi adalah PKS, Demokrat, Gerindra.

Seperti diketahui, pada Sabtu (11/2/2017) Ahok kembali menyandang jabatan Gubernur DKI Jakarta usai cuti terkait kampanye Pilkada DKI Jakarta, dan pada saat bersamaan berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Anggota Fraksi Ge0rindra DPR RI Heri Gunawan menyesalkan sikap pemerintah yang seolah tak berdaya menegakkan aturan kepada Ahok. Menurutnya sudah cukup bukti bagi Presiden untuk memberhentikan Ahok. “Jadi, kita harus tegakkan hukum,” tegas anggota Komisi XI DPR itu.

Hal senada disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Agus Hermanto. Ia mendesak Mendagri memberhentikan sementara Gubernur Ahok yang berstatus terdakwa. Jika tidak, PD akan menggalang hak angket terhadap Presiden.

“Jika memang nantinya Mendagri tetap tidak memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta Ahok maka Fraksi Partai Demokrat di DPR akan mengajukan hak angket terkait hal itu,” jelas Agus.
Agus menjelaskan, jika melihat UU Nomor 23 tahun 2014 pasal 83 tentang Pemda, seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya apabila didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun penjara.
“Sehingga kalau menurut Pasal 83 UU Pemda, sesuai dakwaan hukum Ahok, seharusnya diberhentikan sementara sejak Ahok menjadi terdakwa, dan merujuk surat dakwaan jaksa, mendakwa Ahok itu menggunakan pasal 156 dan 156a dakwaan alternatif,” sambung Agus

Menurut Naufal sebenar nya Menko Polhukam Wiranto, yang harus bertanggung jawab langsung sebagai Menko yang membawahi Mendagri untuk mengkordinasikan bidang politik, hukum dan keamanan. Seharusnya Ini tugas Pokok Menko untuk Fungsi kordinasi kebijakannya, kalau fungsi kordinasi saja tidak berjalan baik dengan Mendagri buat apa gunanya Menko. Wiranto sebagai menko harus berani mengambil alih permasalahan ini untuk pemberhentian sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam status sebagai Terdakwa. demi keadilan dan Presiden buruk ke depan agar tidak terjadi kesalahan kepada Presiden Jokowi yang dapat melanggar 2 Undang – Undang. Ujar Naufal dengan Tegas.

Anggota Fraksi PKS Al Muzamil Yusuf, saat ini sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatan Gubernur DKI. Pertama, status Ahok sudah terdakwa penistaan agama dengan Nomor Register Perkara IDM 147/JKT.UT/12/2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

“Kedua, yang bersangkutan didakwa pasal 156a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan hukuman penjara 5 tahun dan 4 tahun,” ujarnya.
“Untuk itu, maka fraksi-fraksi di DPR penting menghidupkan hak angket untuk memastikan apakah Pemerintah sudah sejalan dengan amanat undang-undang dan konstitusi,” katanya.(pb)

Tidak ada komentar