'Berdosa' Alihkan Tanah PT KAI Jadi Mal, Vonis Bebas Rahudman Dibatalkan




Rahudman Harahap harus menerima kenyataan pahit. Mantan walikota Medan itu gagal bebas. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI kembali mengeksekusinya, dengan hukuman 10 tahun penjara, Senin (6/3/2017).

Wali Kota Medan periode 2010-2015 itu, dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan tindak pidana korupsi pengalihan hak atas tanah Negara milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa Medan. Kini, di tanah atau aset milik PTKAI, berdiri dengan kokoh komplek rumah toko (ruko) dan Mal Center Poin.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan, Rahudman Harahap sudah dieksekusi oleh JPU dari Kejagung, Senin (6/3/2017).

Wali Kota Medan Periode 2010-2015 itu dieksekusi karena terlibat kasus pengalihan aset negara di Jalan Jawa, Medan.

Sumanggar menjelaskan, Rahduman langsung dilakukan eksekusi oleh JPU di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Tanjung Gusta Medan. Dimana, Rahudman Harahap menjalani kasus korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005.

“Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Rahudaman dan Handoko Lie, masing-masing dihukum selama 10 tahun penjara oleh majelis hakim,” tutur Mantan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Binjai itu, Selasa (7/3/2017).

Dengan adanya eksekusi tersebut, Rahudman akan tetap menghuni Lapas Kelas IA Tanjunggusta Medan, untuk 10 tahun ke depan dengan status bebas tampung (bestam).

Setelah mengeksekusi Rahudman, Kejagung kesulitan melakukan eksekusi terhadap Handoko Lie. Dikabarkan, terpidana tersebut kabur dan hingga kini belum ditemukan. Tapi, Kejagung sudah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) untuk Handoko Lie.

“Untuk satu terdakwa lagi, Handoko Lie belum dilakukan eksekusi atas putusan tersebut,” sebutnya.
Terpisah, Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Josua Ginting mengatakan Rahudman masih menjalani masa pidananya atas kasus korupsi dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun anggaran 2005.

Rahudman Harahap masih menghuni blok sel Tipikor Lapas Tanjunggusta Medan, bersama para terpidana kasus korupsi lainnya. Sesuai jadwalnya, pada bulan Maret 2017, masa pidana Rahudman dalam kasus korupsi pertama telah usai.

“Bila hitungannya 2/3 dari 5 tahun, maka Bulan Maret 2017 harusnya sudah usai. Tapi, Surat Keterangan Pembebasan Bersyarat (SK PB) Rahudman belum turun dari Kementerian Hukum dan HAM pusat,” katanya.

Josua mengatakan Kemenkuham Sumut melalui Lapas Tanjung Gusta Medan, sudah menerima petikan putusan kasus korupsi kedua Rahudman Harahap dari Kejagung dengan status perkara Inkrah. Selanjutnya, Lapas Tanjung Gusta Medan akan mengirim surat ke Kemenkumham Sumut. Kemudian, dituruskan ke Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Dit Jenpas) Kemenkuham RI untuk pembatalan PB. Dengan alasan, Rahudman Harahap kembali menjalani hukum kasus korupsi lainnya.

“Alasannya kasus keduanya sudah Inkrah. Makanya akan disurati Lapas ke Kanwil Kemenkuham Sumut untuk diteruskan ke pusat untuk pembatalan PBnya. Namun, Lapas Tanjung Gusta Medan belum mengirim surat tersebut. Pastinya, secepat akan dikirim surat itu,” jelasnya.

Untuk diketahui, Rahudman Harahap bersama tersangka lainnya, yakni mantan Dirut PT ACK Handoko Lie diduga mengalihkan lahan perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT KAI) menjadi hak pengelolaan tanah Pemda Tingkat II Medan tahun 1982. Lahan itu, merupakan aset dari PTKAI di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Medan.

Para terpidana juga diduga melakukan tindak pidana penerbitan hak guna bangunan atas lahan tersebut tahun 1994 lalu, pengalihan hak guna bangunan tahun 2004 dan perpanjangan hak guna bangunan tahun 2011.

Selain itu, penyidik Kejagung sudah melakukan penyitaan sebagian bangunan yang didirikan oleh PT ACK menjadi Mall Center Point, yang berada di jalan Jawa Medan. Namun, penyitaan itu. Terkesan seremonial. Pasalnya, hingga kini mal termewah di Kota Medan ini. Tetap beroperasi dan menjalani usahanya seperti biasanya. (pojoksatu)

Tidak ada komentar