Nyaris Setengah Uang e-KTP Jadi 'Bancakan'. Ini Pejabat yang Diduga Menikmatinya....




Aliran dana haram megaproyek E-KTP berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari dakwaan Irman dan Sugiharto. Sekarang, apakah KPK berani memproses penerima rasuah itu sebagai tersangka.

Irman dan Sugiharto merupakan mantan pejabat di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dakwaan keduanya sudah bocor ke publik sejak kemarin.

KPK menyebut sejumlah nama pejabat tinggi negeri ini ikut menikmati aliran dana. Dalam dokumen itu, Ketua DPR saat ini Setya Novanto disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan atau turut serta melawan hukum.

Tak hanya Setnov, sejumlah nama yang kini memegang jabatan strategis di negeri ini juga ikut disebut sebagai pihak yang diperkaya dari proyek EKTP.

Antara lain Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), dan Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan HAM).

Praktik rasuah dalam megaproyek ini bermula dari proses penganggaran di DPR.

Awalnya, Menteri Dalam Negeri saat itu Gamawan Fauzi mengirimkan surat pada Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait usulan pembiayaan proyek E-KTP. Pembiayaan diubah dari dana pinjaman hibah luar negeri (PHLN) ke anggaran rupiah murni.

Dari situ terjadinya pembahasan di Komisi II DPR dan terjadilah permintaan uang.

Ketua Komisi II saat itu Burhanudin Napitupulu (alm) disebut meminta uang pada Gamawan.

Gamawan awalnya tidak bisa memenuhi permintaan itu. Mulailah dicari sebuah solusi.

Pemberian uang untuk DPR dicarikan dari rekanan yang biasa mendapatkan proyek di Kemendagri.

Sejumlah pembahasan informal dilakukan pejabat di Kemendagri, DPR dan rekanan. Akhirnya terjadilah kesepakatan. DPR menyetujui anggaran EKTP sebesar Rp 5,9 triliun secara multiyears.

Namun uang sebanyak itu tidak seluruhnya untuk keperluan proyek. Hampir setengahnya disebut dibagi-bagikan.

Apa yang ada dalam dakwaan itu sebenarnya persis ''nyanyian'' M. Nazaruddin (terpidana kasus korupsi Wisma Atlet yang juga terlibat perkara EKTP) selama ini.

Selama ini Nazar, panggilan Nazaruddin sering menyebut aliran uang EKTP ke sejumlah pejabat.

Termasuk Setya Novanto Anas Urbaningrum (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi Hambalang) dan Ganjar Pranowo.

Uang dari proyek EKTP yang dibagi-bagikan nilainya bervariasi. Disebut antara USD 5 ribu – USD 500 ribu.

Dikonfirmasi terkait beredarnya dokumen-dokumen dakwaan tersebut, KPK masih menutup diri.

”Kami belum tahu draf yang beredar benar atau tidak. Yang pasti proses di KPK pasca pelimpahan ke PN (pengadilan) sudah kami serahkan. Ada dakwaan dan berkas perkara untuk dua orang tersangka yang akan menjadi terdakwa,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin.

KPK juga tidak bisa memastikan dari pihak mana berkas itu bocor.

Febri mengatakan, secara umum pihaknya sudah menjalankan tugas sesuai kewenangan.

Terkait indikasi berkas dakwaan yang bocor, Febri memastikan itu bukan dari pihak jaksa penuntut umum (JPU) KPK.

”Kami tidak mengetahui apakah benar itu dokumen yang sama. Dari KPK kami pastikan (dakwaan) baru bisa disampaikan ketika hari Kamis (9/3) nanti secara lengkap,” terangnya.

KPK sejauh ini tetap memfokuskan pembuktian dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang disangkakan ke mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Di pembuktian itu, jaksa KPK akan menguraikan proses penyidikan e-KTP yang dilakukan lebih dari dua tahun.

Terutama yang berkaitan dengan indikasi penyimpangan di beberapa tahapan pengadaan.

Di perencanaan, misalnya. Menurut Febri, sebelum anggaran formal disepakati, penyidik menemukan indikasi-indikasi pertemuan sejumlah pihak untuk membicarakan proyek senilai Rp 6 triliun tersebut.

Berkas dakwaan nantinya akan menguraikan pembahasan anggaran formal yang melibatkan DPR dan unsur pemerintah. Di tahapan itu, KPK mengindikasi adanya praktik ijon dalam proyek kakap tersebut.

”Ada indikasi cukup banyak pihak yang juga menikmati aliran dana e-KTP,” ujarnya.

Kemudian di tahap pengadaan, KPK akan menguraikan bentuk penyimpangan penggelembungan harga atau mark up.

Indikasi penyimpangan-penyimpangan itu yang akan dibuktikan KPK di persidangan. Nama-nama elit politikus, nantinya akan banyak terungkap saat tahap pembahasan anggaran.

Sebagai catatan, pembahasan proyek pengadaan e-KTP melibatkan Kemendagri dari unsur eksekutif dan Komisi II DPR dari kalangan legislatif. Pengadaan menggunakan pagu anggaran 2011-2012.

Meskipun masih menutup rapt dakwaannya, sejumlah nama yang disebut dalam dakwaan yang beredar ke publik itu memang pernah diperiksa KPK. Bahkan beberapa nama disebut sudah mengembalikan uang ke KPK. (gun/tyo)

Megaproyek E-KTP

Suap Pengadaan KTP elektronik

Tahun pengusutan: 2014

Jenis kasus: Suap, penyalahgunaan wewenang

Nilai proyek: Rp 5,9 triliun

Kerugian Negara: Tp 2,3 triliun

Terdakwa:

1. Irman, Dirjendukcapil Kemendagri

2. Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri

Sumber: jpnn.com

Tidak ada komentar