Mengapa Tulisan Fitnah Terhadap TNI, Dewan Pers Minta Dinegosiasikan, Tapi Berurusan Dengan FPII, Minta Langsung Lapor Polisi?


Ada yang aneh dengan kasus yang menyangkut dengan Allan Nairn, wartawan asal Amerika yang menulis di The Intercept dan kemudian juga dimuat di media tirto.id terkait dengan tuduhannya jika pihak TNI akan melakukan makar dengan menggunakan beberapa ormas Islam yang marah akibat perbuatan Ahok menista agama Islam.

Keanehan tersebut, ketika Dewan Pers yang secara tiba-tiba saja meminta pihak TNI agar menyelesaikan persoalan berita tersebut melalui kompromi dengan cara melaporkan terlebih dahulu kepada Dewan Pers.

“Dewan Pers selama ini menyatakan jika media-media yang belum diverifikasi tidak bisa dikatakan sebagai sebuah media massa, kok malah ikut campur dengan tuduhan yang sangat tidak benar tersebut,” ujar Anggota Dewan Etik Presidium Forum Pers Independen Indonesia (FPII), Richard D.

Bahkan Ketua Sekretariat Nasional FPII, Opan mengatakan ketika kasus yang melilit salah satu media di bawah naungan FPII dan dilaporkan oleh yang merasa dirugikan ke Dewan Pers, malah di beritahukan oleh Dewan Pers agar melaporkan ke polisi saja.

“Kasus TNI mau lapor ke Polisi Dewan Pers minta ke mereka dulu, namun berbeda ketika salah satu organisasi akan melapor ke Dewan Pers terkait pemberitaan di media dibawah naungan FPII, Dewan Pers minta laporkan langsung saja ke polisi, Aneh ??” Ujar Opan.

Menurut Heikal Safar selaku Sekretaris Jenderal Partai Priboemi, pihak Dewan Pers tidak perlu melakukab lobi lagi, karena jika dibawa ke Dewan Pers sudah pasti hanya akan dilakukan negosiasi perdamaian diantara keduanya, sementara lembaga TNI itu milik masyarakat Indonesia, bukan perorangan.

“Ini tuduhan serius, walaupun panglima TNI mengatakan jika tuduhan dari Allan hanyalah hal kecil, namun tidak bagi masyarakat Indonesia, karena TNI adalah salah satu unsur dalam negara, maka wajar jika banyak masyarakat marah,” ujar Heikal yang heran seakan-akan Dewan Pers ingin melindungi pihak tirto.id

“Kalau itu hanya menyangkut sebuah perusahaan mungkinlah, tapi ini TNI dan itu adalah tuduhan yang sangat serius, tidak bisa didiamkan,” ujarnya keras.

Kasus Allan Nairn yang menulis lalu dimuat oleh media online tirto.id dianggap sudah sangat keterlaluan karena menuduh dengan bentuk fitnah jika TNI.

Saat ini pihak TNI melalui Juru Bicara TNI di Mabes TNI mengatakan jika Panglima TNI meminta agar menunda laporan ke polisi dan meminta agara melaporkan terlebih dahulu ke Dewan Pers.

“Seharusnya Dewan Pers ikut menjaga ranah dan marwah TNI akibat tuduhan tersebut, bukannya malah melakukan pertemuan dan melakukan negosiasi kedua belah pihak,” ujar Heikal marah, menurutnya Dewan Pers sebaiknya cukup menjadi saksi ahli dalam laporan polisi terkait dengan persoalan tersebut.

Karena jika bebas, maka tulisan dan tuduhan-tuduhan dalam bentuk lainnya akan semakin menjadi-jadi, “contohkan saja dalam kasus penistaan agama Islam yang terjadi dalam sidang, sampai-sampai Mantan Ketua MK, Machfud MD sampai bingung dengan JPU yang melakukan tuntutan kepada Ahok,” ujarnya sambil menambahkan jika efek dari “dagelan” yang sedang dimainkan membuat orang-orang semakin berani menghina Islam.

“Saya yakin tirto.id akan dibela oleh Dewan Pers, karena sudah mengikuti langkah dan prosedur yang menjadi kode etik jurnalis,” ujarnya. (pb)

Tidak ada komentar