Menyusul Kunjungan Trump Ke Arab Saudi, Kontrak Senjata Miliaran Dolar pun Disiapkan



Rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Arab Saudi membuat sejumlah perusahaan persenjataan berlomba meraup keuntungan. Tidak main-main, nilai kontrak yang ditawarkan pun mencapai miliaran dolar AS.

Saudi memang tengah berusaha meningkatkan hubungannya dengan AS di era Trump. Niat itu dilakukan karena Saudi sempat menjauh dari negara adidaya itu atas keputusan Barack Obama yang menyetujui kesepakatan nuklir dengan Iran, yang merupakan musuh Saudi.

Lebih dari tawaran USD 1 miliar amunisi termasuk roket penembus lapis baja serta bom bom pandu laser buatan Raytheon merupakan bagian dari kontrak tersebut. Di masa Obama, tawaran ini ditangguhkan atas munculnya korban dari warga sipil dalam serangan militer Saudi di Taman.

Sejak lama, AS memang pemasok utama kebutuhan militer Saudi dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari jet tempur F-15 sampai sistem komando dan kontrol. Trump pun melihat peluang itu tak hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang, tetapi juga menambah lapangan pekerjaan bagi rakyatnya sendiri.

Beberapa tawaran tersebut antara lain:

- Sistem pertahanan rudal buatan Lockheed Martin di mana salah satunya sedang beroperasi di Korea Selatan.

- Sistem perangkat lunak Lockheed Martin untuk komando dan kontrol pertempuran serta komunikasi, satu paket kemampuan satelit.

- Kendaraan perang buatan perusahaan Inggris BAE Systems, termasuk Ranpur Bradley dan kendaraan artileri M109.

Tidak hanya itu, AS juga tengah menegosiasikan paket senilai USD 11,5 miliar untuk kapal tempur permukaan multi-misi, yang sudah disetujui kementerian luar negeri AS pada 2015 namun kontraknya tidak pernah ditandatangani.

Jika terjadi kesepakatan, maka akan menjadi penjualan pertama kapal permukaan kecil terbaru terhadap kekuatan asing dalam beberapa dekade terakhir.

Gugus tugas AS-Saudi dilaporkan melakukan pertemuan di Gedung Putih pada Senin dan Selasa lalu untuk menegosiasikan perjalanan Trump ke kerajaan bulan ini, bersamaan dengan bantuan keuangan untuk penjualan peralatan militer dan menyetop pemasukan teroris. Menlu Saudi Adel al Jubeir dan beberapa pejabat lainnya juga telah menemui politikus AS, di mana penjualan senjata ke negara lain harus diawasi Kongres.

Sementara, pejabat pemerintahan AS menyebut rencana penjualan Raytheon masih dalam peninjauan, sementara pejabat lainnya menyatakan hal itu merupakan kebijakan AS untuk tidak mengomentari penjualan alat pertahanan Amerika hingga diungkap Kongres.

BAE dan Raytheon juga menolak berkomentar, sedangkan Lockheed menyebut penjualan ini merupakan keputusan antar pemerintahan.(mc)

Tidak ada komentar