Penahanan Ahok Di Brimob Tidak Bisa “Dipakai” Mengurangi Vonis Hakim 2 Tahun Penjara



Usai diputus hukuman 2 tahun penjara, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok langsung diangkut ke rumah tahanan Cipinang, namun pihak Kementerian Hukum dan HAM tidak bersedia menjebloskan Ahok ke dalam sel. Dengan alasan keamanan, Ahok akhirnya dipindahkan ke Rutan Brimob Kelapa Dua.

Alasan masalah keamanan, oleh netizen, terutama umat Islam, menganggap hanyalah alasan yang dibuat, bahkan pendukung Ahok yang membuat keributan di luar Rutan Cipinang, hingga hampir saja merobohkan pagar Rutan, dianggap sebagai sebuah setingan agar Ahok bisa dipindahkan.

Dan sejak itulah Ahok tidak juga dibawa kembali ke Cipinang untuk menjalani masa tahanannya, bahkan kekesalan atas sikap Kejaksaan yang membiarkan Ahok tetap di Mako Brimob Kelapa Dua lagi-lagi dengan alasan masalah keamanan. Rencana kepindahan itu, juga dikarenakan keberadaan Ahok dipertanyakan, karena berita-berita tentang kunjungan keluarga Ahok ke Mako Brimob tidak pernah dimuat, hingga acara Ulang Tahun Ahok yang ke 51 juga tidak diketemukan jejak foto Ahok sedang merayakan ulang tahunnya di Mako Brimob, selain secarik kertas yang diposting oleh pendukungnya yang diklaim sebagai milik Ahok, dengan bukti berupa tanda tangan.

Bahkan Gubernur pengganti Ahok, Djarot Saiful Hidayat juga ikut berkomentar dan meminta agar Ahok tidak dikembalikan ke Cipinang dengan alasan keamanan, namun tidak ada satupun yang membuat pernyataan soal keamanan yang bagaimana yang dimaksud oleh mereka, baik Djarot maupn Menkumham dan Kejaksaan sebagai eksekutor.

Akibatnya salah satu Advokat yang dikenal dengan nama Ach Supiyadi, melalui akunnya @Adv_Supiyadi menuliskan sebuah aturan hukum, terkait dengan keberadaan Ahok yang tidak dipindah ke penjara resmi, sebagaimana seseorang yang telah mendapatkan putusan hakim, yang berkekuatan hukum.

“Alasan Lapas tdk aman sehingga Ahok dipindahkan ke Mako Brimob itu diduga hanya ALIBI, karena selama ini tdk terbukti soal ke-tdk amanan itu,” tulis @Adv_Supiyadi dari sekian postingannya terkait dengan ditahannya Ahok di Mako Brimob.

Ach Supiyadi bahkan menganggap jika pihak Kejaksaan yang justru membiarkan Ahok tetap di tahanan Brimob, dikarenakan “adanya satu dan lain hal” yang dilakukan oleh oknum dari Kejaksaan Agung.

“Dalam pelaksanaan vonis Ahok ini diduga kuat Jaksa (oknum) telah melanggar hukum karena diduga telah terjadi Maladministrasi “.

“Saya bagian dari penegak hukum yang justru memandang alasan keamanan tersebut pd Ahok ADALAH TIDAK MASUK AKAL.” Lanjutnya. Bahkan usulan dari salah satu pengikutnya untuk memeriksa CCTV dalam tahanan untuk melihat keberadaan Ahok juga dianggap pesimis oleh Ach Supiyadi, “Mana berani ? Presiden Jokowi, Menkumham, Kalapas dan Kejagung saya yakin tidak bakalan berani,”

Menurut Supiyadi tidak ada satupun dsasar hukum yang membenarkan alasan pihak Kalapas yang mengatakan jika Ahok di Rutan Brimob hanyalah penitipan, bahkan Supiyadi berani menantang untuk beradu argumen, dengan siapapun yang mengaku sebagai pakar hukum untuk membenarkan soal Ahok harus ditahan di Mako Brimob.

“Tidak ada dasar hukum yang benarkan penitipan seperti itu, siapapun pakar yang tidak sependapat dengan saya, silahkan tunjukkan dasar yuridis hukumnya disini,” ujarnya menantang, namun tidak ada satupun yang berani, walaupun sudah dishare berulang kali oleh pengikutnya.

“Vonis 2 tahun pada Ahok oleh pengadilan harus dilaksanakan oleh Jaksa sejak putusan itu incracht, dalam arti dilaksanakan dalam waktu segera.” Tulisnya lanjut, bahkan Supiyadi menyatakan jika selama Ahok masih tetap dipertahankan di Mako Brimob, maka secara hukum Ahok belum bisa dinyatakan telah menjalani hukumannya dua tahun.

“Jika selama ini Ahok yang berada di Mako Brimob dianggap menjalani putusan Pengadilan Negeri yang menvonis 2 tahun penjara, maka itu salah dan tidak sah secara hukum,” pungkas @adv_supyadi yang pernah melaporkan pembuat postingan yang mengancam akan menembak Habib Rizieq, Bachtiar Nasir lalu Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Fahira Idris, namun laporan Ach Supiyadi oleh Polda Jatim tidak ditanggapi dengan alasan jika berkas laporannya hilang.

Walaupun Ach Supiyadi telah membuka ruang debat secara ilmu hukum, namun pendukung Ahok tidak bisa memanfaatkan, bahkan balasan komentar mereka justru “Tidak Nyambung” dengan meminta kepada Supiyadi untuk tidak usah memikirkan Ahok, tapi meminta agar Habib Rizieq segera kembali ke Indonesia.(pb)

Tidak ada komentar