Radikalisme Presiden : Kalah Akal Main Perppu



Intelektual publik Rocky Gerung mengkritik kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 yang memungkinkan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat yang dinilai membahayakan negara tanpa melalui proses peradilan.

Menurut dosen filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) itu, kehadiran Perppu memperlihatkan pemerintah kalah kehilangan akal. 

“Kalah akal, main Perppu. Demokrasi gak boleh gitu,” ujar Rocky Gerung lewat akun Twitter @rockygerung beberapa saat lalu (Jumat, 14/7).

Pada bagian lain, dia juga mengatakan bahwa Perppu 2/2017 tidak sekedar ingin membunuh demokrasi, tetapi sudah membunuh demokrasi. 

Dia mengingatkan, esensi dari Perppu 2/2017 adalah anti demokrasi. 

“Berarti pembuat Perppu itu juga harus dipenjarakan. Ayo, luruskan akalmu, supaya tak terjebak paradox,” sambungnya.

Melihat perkembangan yang terjadi belakangan ini, Rocky Gerung memperkenalkan terminologi baru, yakni radikalisme presiden.

“Dalam ilmu ketatanegaraan abad 21, Perppu dan threshold itu adalah suatu bentuk “radikalisme presiden”,” ujarnya.

Threshold yang dimaksudnya dalam pernyataan di atas merujuk pada keinginan kuat kelompok penguasa untuk mempertahankan ambang batas pemilihan presiden antara 20 hingga 25 persen. Manuver ini diduga kuat untuk menghalangi kandidat-kandidat lain yang lebih bermutu ikut dalam Pilpres 2019. (rmol)

Tidak ada komentar