Rakyat Terbius, Jokowi Bohong Soal Freeport?



Dua hari terakhir, media semarak memberitakan tentang telah disepakatinya perpanjangan Kontrak Freeport 2 x 10 tahun pasca 2021 atau hingga tahun 2041. Media seperti Tempo dan lain-lain menuliskan tentang kesepakatan itu pasca adanya rapat pertemuan di Kementerian Keuangan untuk membahas 4 isu utama Kontrak Freeport, salah satunya adalah kesepakatan perpanjangan kontrak operasi Freeport di Papua hingga tahun 2041. Empat isu utama yang dibahas adalah Perpanjangan Kontrak, Pembangungan Smelter, Divestasi Saham dan Stabilisasi Investasi.

Menurut pemberitaan 2 hari lalu, bahwa 2 hal telah disepakati yaitu Perpanjangan Kontrak dan Pembangunan Smelter, sementara menyisakan Dua point lagi yang perlu pembahasan lanjutan. Demikian kata Ferdinand Hutahean melalui siaran persnya yang berjudul “Bangsa Butuh Kebijakan Konkrit, Bukan Propaganda Opini tentang Freeport, Kamis (6/07/2017).

Yang menarik menurut Ferdinand, pengamat dari Rumah Amanah Rakyat ini adalah ketika mencermati pernyataan Fajar Harry Sampurno, Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, yang kemudian tidak berselang lama dan hanya beberapa jam saja, muncul bantahan dari yang bersangkutan setelah ramai dipublik diperbincangkan tentang sikap pemerintah tersebut. Bahkan muncul tagar di lini massa Twitter yang menuliskan #JokowiBohongSoalFreeport.

Dua hari terakhir, media semarak memberitakan tentang telah disepakatinya perpanjangan Kontrak Freeport 2 x 10 tahun pasca 2021 atau hingga tahun 2041. Media seperti Tempo dan lain-lain menuliskan tentang kesepakatan itu pasca adanya rapat pertemuan di Kementerian Keuangan untuk membahas 4 isu utama Kontrak Freeport, salah satunya adalah kesepakatan perpanjangan kontrak operasi Freeport di Papua hingga tahun 2041. Empat isu utama yang dibahas adalah Perpanjangan Kontrak, Pembangungan Smelter, Divestasi Saham dan Stabilisasi Investasi. Menurut pemberitaan 2 hari lalu, bahwa 2 hal telah disepakati yaitu Perpanjangan Kontrak dan Pembangunan Smelter, sementara menyisakan Dua point lagi yang perlu pembahasan lanjutan. Demikian kata Ferdinand Hutahean melalui siaran persnya yang berjudul “Bangsa Butuh Kebijakan Konkrit, Bukan
Propaganda Opini tentang Freeport, Kamis (6/07/2017). Yang menarik menurut Ferdinand, pengamat dari Rumah Amanah Rakyat ini adalah ketika mencermati pernyataan Fajar Harry Sampurno, Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, yang kemudian tidak berselang lama dan hanya beberapa jam saja, muncul bantahan dari yang bersangkutan setelah ramai dipublik diperbincangkan tentang sikap pemerintah tersebut. Bahkan muncul tagar di lini massa Twitter yang menuliskan #JokowiBohongSoalFreeport.

Bahkan tanggal 25 Juli 2014 saat Jokowi belum resmi menjadi Presiden, sudah mengeluarkan pernyataan seperti ditulis media viva.co.id yang diposting pukul 20.53 oleh  Lestia Kertopati berjudul ‘Jokowi: Tidak ada Perpanjangan Kontrak Freeport’, seraya Jokowi menegaskan bahwa negosiasi Kontrak Freeport hanya boleh dilakukan tahun 2019 atau 2 tahun sebelum Kontrak Karya berakhir 2021.”

Ditambah sederet pernyataan Presiden yang menurutnya seolah gagah perkasa menekan dan mengontrol Freeport bahwa tidak akan perpanjangan Kontrak. “Alhasil rakyat tersihir dan terbius oleh propaganda indah sang Presiden terpilih saat itu.”
Bahkan tanggal 25 Juli 2014 saat Jokowi belum resmi menjadi Presiden, sudah mengeluarkan pernyataan seperti ditulis media viva.co.id yang diposting pukul 20.53 oleh  Lestia Kertopati berjudul ‘Jokowi: Tidak ada Perpanjangan Kontrak Freeport’, seraya Jokowi menegaskan bahwa negosiasi Kontrak Freeport hanya boleh dilakukan tahun 2019 atau 2 tahun sebelum Kontrak Karya berakhir 2021.” Ditambah sederet pernyataan Presiden yang menurutnya seolah gagah perkasa menekan dan mengontrol Freeport bahwa tidak akan perpanjangan Kontrak. “Alhasil rakyat tersihir dan terbius oleh propaganda indah sang Presiden terpilih saat itu.”(voaic)

Tidak ada komentar