Hebatnya Kasus First Travel Sampai Bisa Gagalkan Pelantikan Dubes oleh Jokowi



Banyak pihak menganggap, kasus penipuan dan penggelapan First Travel adalah kasus yang cukup besar dan menghebohkan. Selain melibatkan jumlah korban yang luar biasa, juga dana setoran jemaah yang sangat besar.

Terbaru, Presiden Joko Widodo pun disarankan agar menunda pelantikan Muliaman D Hadad sebagai duta besar (Dubes) RI untuk Swiss.

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menilai, penangguhan ini penting karena terkait kasus biro milik Andika dan Anniesa itu.

Alasan Sya’roni, Muliaman Hadad saat itu masih menjabat sebagai ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meskipun tak terkait dengan aksi tipu-tipu biro perjalanan tersebut.

Ia menilai, posisinya sebagai ketua OJK layak dimintakan pertanggungjawaban atau setidaknya dimintakan keterangan penyidik.

“Agar memperlancar proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh pihak kepolisian,” jelas Sya’roni, Rabu (30/8).

Lebih dari pada itu, lanjutnya, Muliaman Hadad secara moril semestinya memiliki rasa empati atas penderitaan puluhan ribu korban yang sampai kini terkatung-katung nasibnya.

“Apalagi jemaah dari kelah menengah bawah juga jumlahnya tak sedikit. Mereka susah payah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk berangkat ke tanah suci,” bebernya.

Dalam hemat Sya’roni, kasus ini bisa saja tak akan terjadi jika OJK sedari awal sudah melakukan pengawasan yang ketat dan menggencarkan edukasi kepada masyarakat.

Pada waktu itu, lanjutnya, OJK tidak segera menindak meskipun First Travel sudah sangat masif berpromosi menggaet jemaah dengan iming-iming biaya super murah tak masuk akal.

Sya’roni mengkhawatirkan, jika sudah menjabat sebagai Dubes, Muliaman Hadad akan lebih sering berada di luar negeri, sehingga menyulitkan polisi untuk mendapatkan keterangannya.

“Selama kasus ini belum selesai, sebaiknya yang bersangkutan ditangguhkan dulu pelantikannya sebagai dubes,” katanya.

Seperti diketahui, polisi sampai saat ini sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Andika pasangan Surachman Siregar dan Anniesa Desvitasari Hasibuan.

Selain itu, polisi juga sudah menjerat adik Anniesa, Siti Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki Hasibuan yang menjabat direktur keuangan.

Meski begitu, polisi juga masih terus mengembangkan dan tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru.

Hal itu didasarkan atas sejumlah temuan bukti-bukti baru yang didapat penyidik Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku sudah menuntaskan analisa dan penelusuran rekening perusahaan tersebut dan akan diserahkan ke penyidik, Senin (28/8).

Kiagus menuturkan, pihaknya menemukan bahwa benar sebagian dana dalam sejumlah rekening tersebut dipakai untuk kepentingan bisnis pemberangkatan umrah.

Namun, PPATK juga menemukan bahwa ada juga aliran dana dari rekening tersebut yang dipakai untuk investasi bisnis.

“Ada juga aliran dana untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.

Kendati demikian, Kiagus tak bisa menyebut besaran dan rincian aliran dana hasil analisi PPATK tersebut.

Yang lebih mengejutkan, lanjut Kiagus, dari analisis PPATK itu juga ditemukan bahwa perusahaan tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pasalnya, pihaknya menyebut ada dugaan kuat pasangan Andika dan Anniesa menyamarkan dana hasil kejahatannya.(ps)

Tidak ada komentar