Menterinya Juga Sebar Hoax, Presiden Jokowi Diminta Berhenti Bagikan Sepeda



Pengamat Politik Rocky Gerung menyarankan agar Presiden Joko Widodo tidak lagi membagi-bagikan sepedah bagi masyarakat saat melakukan kunjungan ke daerah.

Berangkat dari fakta masyarakat dan pemerintah Indonesia kerap mengonsumsi informasi hoax atau konten ujaran kebencian baik dari media online maupun media sosial, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI) ini menyarankan Jokowi membagi-bagikan buku untuk menambah wawasan masyarakat.

"Saya ingin lebih banyak buku dijadikan hadiah teka teki dari pada sepeda. Jadi kalau presiden ke daerah bawa banyak buku jangan bawa sepeda," tegas Rocky.

Rocky menilai selain masyarakat, pemerintah baik itu presiden, wakil presiden maupun menteri-menterinya harus memperbanyak literasi. 

Pasalnya menurut Rocky, pemerintah masih kedapatan beri informasi hoax kepada publik. Contohnya, beberapa waktu lalu, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir mempublikasikan bahwa Indonesia mengalahkan Thailand dari sisi publikasi penelitian ilmiah. 

Dalam catatan Nasir, Indonesia telah publikasi penelitian ilmiah mencapai 9.349 dokumen yang melampaui Thailand yang mencapai 8.204 dokumen. Bahkan tidak lama lagi  publikasi penelitian ilmiah internasional akan melampaui Singapura. Namun demikian, Rocky menilainya sebagai informasi hoax.

"Jadi bukan ukuran internasional yang dipakai. Kenapa itu terjadi, karena kita gugup tertinggal lalu tiba-tiba ada sesuatu yang bagus keluar dari negara kita, orang bangga. Karena negara yang mengucapkan dianggap itu bagus padahal itu bohong," tegas Rocky.

Menurut Rocky, berita hoax dapat dikategorikan buruk jika di dalamnya memiliki kepentingan tertentu dan melakukan pelanggaran pidana, Ada juga berita yang dianggap hoax karena mengkonter pemberitaan yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa tergerak untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. 

"Ontologi dari 'hoaks' sendiri dalam upaya untuk membatalkan penguasaan informasi oleh negara. Kan kita enggak mungkin percaya negara 100 persen. Percaya 90 persen enggak mungkin, atau 60 persen saja enggak percaya," kata Rocky.

Oleh karena itu, menurut Rocky, pemerintah juga harus netral dan jujur dalam mengabarkan informasi, tanpa memiliki kepentingan apa pun.

"Kalau ingin literasi jangan lakukan indoktrinasi," demikian Rocky.[rmol]

Tidak ada komentar