Indonesia-Korea Selatan Sepakat Jaga Kerja Sama Pesawat Tempur KF-X



Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk terus menjaga kerja sama pengembangan jet tempur generasi mendatang. Hal itu diungkapkan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor Kamis 9 November 2017.
Presiden Moon kedua negara sepakat dengan sejumlah kerjasama baik di bidang ekonomi dan pertahanan, keamanan, serta capacity building.

Terkait kerjasama keamanan, misalnya Kementerian Pertahanan Korea Selatan dan Indonesia akan rutin menggelar pertemuan strategis untuk menjaga kelancaran komunikasi di situasi-situasi darurat.
Pernyataan Moon ini datang setelah sebelumnya sempat muncul kabar Korea Selatan menunda program KF-X karena Indonesia terlambat melakukan pembayaran iuran.

Anggota parlemen dari Partai Keadilan dan anggota Komite Pertahanan Dewan Nasional Kim Jong-dae sebagaimana dikutip Korean Times mengungkapkan, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sebagai partisipan dari proyek belum membayar sebesar 138,9 juta won atau US$124,5 juta (sekitar Rp1,6 triliun) kepada Korea Selatan pada akhir Oktober lalu.

Hal itu berdasarkan dokumen dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA).  “Jika Indonesia tidak membayar tepat waktu, Korea Aerospace Industries (KAI) harus menanggung 40% biaya pengembangan. Kerja sama dua institusi itu terkendali masalah keuangan, proyek KF-X bisa saja dalam bahaya,” ungkap Kim dilansir Korean Times.

KAI merupakan produsen pesawat yang menandatangani kontrak KF-X dengan DAPA. Seoul meluncurkan proyek KF-X pada 2015 untuk memproduksi pesawat generasi 4,5 untuk menggantikan armada pesawat tempur F-4 dan F-5 pada 2026.
PT DI menandatangani kesepakatan dengan KAI pada Januari 2016 dengan membiayai 20% dari biaya pengembangan. Sementara KAI membayar 20% dan pemerintah Korsel membayar 60% dari program senilai 7,5 triliun won (Rp 91,17 triliun). Mulai April 2016, Indonesia sepakat membayar 1% dari biaya program tahunan dan kontribusi itu meningkat menjadi 2% pada 2017.

Secara keseluruhan Indonesia akan membayar 1,6 triliun won (USD1,33 miliar) untuk program KF-X. Pada 2017, pemerintah Indonesia seharusnya membayar 184 miliar won, tetapi hanya menyerahkan 45,2 miliar won dari 92 miliar won pada semester awal tahun ini.  Kim menuding DAPA mengabaikan keterlambatan pembayaran tersebut. Dia juga menuding pemerintah Indonesia menutupi kesulitan pembayaran 138,9 miliar won pada akhir September lalu karena gagal dalam finalisasi anggaran pada Agustus.
“Presiden Jokowi dan saya menilai tinggi terhadap kerja sama yang dijalankan oleh kedua negara,” ujar Presiden Moon menegaskan.[jt]

Tidak ada komentar