Loloskan RUU PNBP, Menkeu ‘Sogok’ Dengan Proyek Gedung Baru DPR



Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur), Rizal Ramli, mengaku heran dengan kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulayani Indrawati yang lebih memilih untuk mengambil pungutan pada rakyat kecil.

Padahal, menurut Rizal, masih banyak cara yang lebih inovatif untuk meningkatkan penenerimaan negara.

“Ada cara cerdas dan inovatif untuk meningkatkan penerimaan negara dan tidak membebani rakyat, kok malah milihnya sing printil (yang kecil), mau ambil pungutan, palakan pada rakyat kita yang sudah susah,” kata Rizal usai memberikan keynote speaker dalam agenda diskusi publik bertema “RUU PNBP Lolos Rakyat Tambah Beban” yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Untuk itu,Rizal berharap pemerintah membatalkan RUU PNBP serta mencabut kembali persetujuan Menkeu terkait dengan proyek pembangunan gedung baru DPR.

“Kami minta ini dibatalkan dan juga penyogokan kepada DPR, Menteri Keuangan sudah menyetujui 6,7 triliun untuk biaya gedung DPR yang baru,” ujarnya.

“Kongkalikongnya ya ini, diloloskan undang-undang yang memberatkan rakyat. Barter ini, barter gedung DPR baru dengan undang-undang yang memberatkan pungutan pada rakyat. Kami minta pembiayaan gedung DPR ini dibatalkan,” tegasnya.

Selain itu, Rizal juga mempertanyakan kinerja legislatif sebagai perwakilan rakyat. Anggota dewan yang sejatinya membela kepentingan rakyat justru malah mencoba membebani rakyat melalui PNBP.

“DPR anggota partai politik ngapain aja selama ini ?, kenapa tidak pernah berpihak kepada rakyat Indonesia,” tutupnya.(gr)

Tidak ada komentar