Sri Mulyani Geleng-Geleng, 70% APBD Habis Hanya untuk Bayar Gaji PNS



Selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyoroti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebab, Sri Mulyani menemukan fakta bahwa APBD sebagian besar dihabiskan untuk biaya belanja pegawai. Dia menyebutkan pada tahun 2016 sebesar 70,9% pada dari total APBD di provinsi adalah untuk belanja pegawai dan meningkat tiap tahunnya.

"Di kabupaten kota hampir separuh APBD untuk gaji, ini enggak ada ruang berbagi untuk kegiatan di daerah. Mayoritas APBD dibelanjakan untuk hanya pegawai bahkan pegawai belum tentu laksanakan tugas layani masyarakat, sebenernya kalau layani masyarakat dengan baik itu masih kasih benefit untuk masyarakat," kata Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Workshop Golkar mengenai APBD di Hotel Merlynn, Jakarta, Kamis (1/12/2017).

Menurut Sri Mulyani, belum adanya standar program dan kegiatan daerah yang membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)(APBD) sering kali tak tersalurkan dengan baik. Dia menyatakan terlalu banyaknya program yang dikerjakan pemerintah daerah dengan hasil yang nihil.

Dia menjelaskan, daerah menggunakan dananya untuk mengerjakan program-program yang tidak produktif. Berbeda halnya dengan pusat yang memiliki standar program dan kegiatan sehingga memiliki arahan yang jelas.

"Di satu kabupaten itu bahkan miliki 600 program. Udah uangnya dikit programnya banyak, biasanya abis untuk panitia program sehingga tidak betul-betul tidak dirasakan manfaatnya ke masyarakat," jelasnya,

Lanjut dia, saat ini terdapat 19.500 program atau 277.000 kegiatan yang tersebar di pemerintah daerah namun tidak memberikan hasil. "Kegiatan yang bervariasi antara daerah begitu banyaknya sehingga enggak fokus dan hasilnya sangat nihil," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola-pola lama melainkan fokus pada program-program yang sedang dijalankan termasuk infrastruktur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa politik anggaran memang penting tapi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) jangan lagi menggunakan pola lama.

"Pola lama seperti apa? Yang saya pelajari dari wali kota, gubernur itu mirip-mirip artinya apa? Kalau ada anggaran Rp1 triliun misalnya di APBD satu kabupaten langsung dibagi ke dinas-dinas, tahun depannya naik 10% menjadi Rp1,1 triliun, yang kenaikan Rp100 miliar dibagi 10% dinas ini. Kebanyakan seperti itu," katanya.

Presiden juga mendapati fakta sebagian besar yang menentukan pengelolaan dana tersebut justru kepala dinas keuangan, badan keuangan daerah, dan bappeda.

"Yang ngedrive(mendorong) itu lebih banyak di kepala dinas keuangan berarti sekarang badan keuangan daerah dan bappedanya bukan harusnya yang menentukan, saya ingin gubernur, bupati, walikota, saya ingin infrastruktur," katanya.[okz]

Tidak ada komentar